Puan Maharani Menjelaskan Alasan Pembentukan Panja Jiwasraya.

Jakarta – Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan, keputusan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Puan Maharani menanggapi isu-isu yang dimunculkan sejumlah pihak menyangkut pembentukan Panja Jiwasraya.

Salah satu yang mengemuka belakangan adalah tulisan dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaitkan kasus itu dengan upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

KLIK BERBAYAR

Menurut Puan, sama sekali tidak ada unsur politisasi demikian. “Justru pembentukan Panja untuk mengeliminasi upaya-upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya,” kata Puan, di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca Juga  Puan Maharani Singgung Omnibus Law di Wisuda UI: Kami Tunggu Masukan Akademisi

Dijelaskannya, pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi terbaik terhadap kepentingan nasabah maupun masa depan lembaga asuransi tersebut.

Untuk diketahui, DPR memang tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus). Sebab, jelas Puan, DPR sudah membentuk tiga Panja. Masing-masing di Komisi III menangani isu hukum, Komisi VI menangani isu Badan Usaha Milik Negara, dan Komisi XI yang menangani isu keuangan negara.

Baca Juga  Presiden Jokowi Targetkan Renovasi Istiqlal Rampung April

“Jadi sekarang bolanya ada di Panja di ketiga komisi tadi. Mereka akan bekerja maksimal, jadi tidak perlu Pansus,” kata Puan Maharani.

Politisi PDIP ini memastikan, masing-masing Panja akan bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah.

Panja komisi III akan memastikan penegakan hukum yang profesional dan fair. Serta pengembalian aset-aset Jiwasraya untuk mengembalikan uang nasabah. Komisi VI akan fokus pada penyehatan korporasi serta mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya.

Baca Juga  Puan Maharani: Pers Garda Terdepan Lawan Hoax

“Dan Komisi XI akan mengevaluasi kerja pengawasan OJK, penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan,” ujar Puan Maharani.

Artikel Ini Telah Tayang di BeritaSatu.com

BACA JUGA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Presiden Jokowi Resmikan Operasional Terowongan Nanjung

Rab Jan 29 , 2020
Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Terowongan Nanjung yang memiliki panjang bangunan inlet 28 meter dan panjang bangunan outlet 100 meter, di Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (29/1). Peresmian ditandai dengan menekan tombol sirene yang dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, Bupati […]