Puan Maharani Kecewa dengan Kinerja BPJS Kesehatan

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku kecewa dengan pengelolaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Puan menyinggung mengenai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait adanya 27,4 juta peserta BPJS Kesehatan bermasalah, 17,17 juta peserta yang memiliki NIK bermasalah, 10 juta peserta memiliki NIK ganda, dan faskes kosong sebanyak 21 ribu, serta sisanya sudah meninggal dunia.

KLIK BERBAYAR

Jasa Trending Topik Twitter : http://wa.me/6283862309666

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan audit mengenai permasalahan tersebut.

Baca Juga  Ucapan Selamat Ulang Tahun Untuk Megawati Dari Puan Maharani

“Karena kenapa kita minta sampai waktu itu pemerintah yang disampaikan Ibu Menkeu audit BPKP ke 2.500 faskes selama tiga bulan kita paksa waktu itu BPKP, maksudnya pemerintah ini kita paksa untuk bisa melakukan audit, karena kita merasa banyak sekali permasalahan di dalam yang harus diberesin,” kata Puan.

Ketua Bidang Politik dan Keamana DPP PDI Perjuangan ini juga menyoroti adanya surplus akibat dari kenaikan BPJS Kesehatan Rp32 triliun lebih dan mengakui asuransi kesehatan tersebut banyak masalah.

Baca Juga  Puan Maharani Minta Pemerintah Kaji Larang Sementara WN China Masuk RI

“BPJS itu banyak masalah jadi saya harus sampaikan ini, dan kenapa seperti itu jadi enggak ada surplus 32, berapa triliun itu apa, mungkin ada surplus? Enggak mungkin ada surplus lah,” katanya. “Makanya dibayar Rp13,5 triliun oleh Kementerian Keuangan, bahkan masih sekarang Rp15,5 triliun lagi harus dibayar, jadi mau surplus dari mana? Cari dikorek-korek ke mana juga enggak akan ada surplusnya,” tandas Puan menambahkan.

Baca Juga  Prasetyo Sayangkan Revitalisasi Monas Berubah Jadi Beton

Artikel Telah Tayang Di Gesuri.ID

BACA JUGA

Next Post

Soal RUU Omnibus Law, Puan Maharani Minta Masukan Ulama

Kam Feb 20 , 2020
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI. “Kami mengajak Majelis Ulama Indonesia untuk ikut bersama-sama memberikan saran dan masukan atas pembentukan Undang Undang di […]