MK Tolak Gugatan Eks Bupati Ogan Ilir Soal Pengguna Narkoba Ikut Pilkada

Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina. “Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019)

KLIK BERBAYAR

Pemohon dalam perkara ini adalah mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi. Ahmad diketahui hanya menjabat selama satu bulan sebagai bupati, karena pada Maret 2016 lalu, ia kedapatan memakai narkoba. Atas perbuatannya, Ahmad dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi selama enam bulan. Ia pun kini hendak mencalonkan diri kembali di Pilkada 2020.

Baca Juga  Megawati Telah Tetapkan 48 Paslon Berlaga di Pilkada 2020

Namun, rencana Ahmad terancam gagal lantaran Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela, termasuk pemakai narkoba, untuk ikut Pilkada. Melalui permohonan uji materi, Ahmad meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam berkas permohonannya, Ahmad berargumen, setelah ia selesai menjalani proses rehabilitasi, dirinya telah terbebas dari ketergantungan narkotika, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, Ahmad merasa dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Namun demikian, argumen Ahmad itu tidak sejalan dengan pandangan Mahkamah, karena para hakim menilai bahwa aturan mengenai pemakai narkoba dalam Undang-undang Pilkada sesuai dengan bunyi konstitusi.

Baca Juga  PTUN Tolak Gugatan Warga Terdampak Pembangunan Rumah Deret Tamansari

“Telah tepat memasukkan pemakai narkotika terhadap perbuatan tercela, sehingga frasa pemakai narkotika dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Pilkada adalah konstitusional,” ujar Hakim Anggota MK I Dewa Gede Palguna. Dalam putusannya, Mahkamah justru menegaskan aturan tentang pemakai narkoba dalam UU Pilkada

Mahkamah menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi. Pertama, pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan. Kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

“Tiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi,” ujar Palguna.

Baca Juga  Nasib Pohon Monas, Anies dan Anak Buah Saling Lempar Tanggung Jawab

Untuk diketahui Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

” Pasal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan yang tercantum di lembaran negara, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Sumber : Kompas.com

BACA JUGA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Gerhana Matahari Cincin 26 Desember 2019 Jangan Sampai Terlewat!

Rab Des 18 , 2019
Usai Hari Natal, ada fenomena alam akbar yang akan terjadi di Indonesia. Gerhana Matahari Cincin akan terjadi pada 26 Desember 2019. Peneliti Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) LAPAN Dr Johan Muhammad menjelaskan dalam video resmi LAPAN di YouTube bahwa Gerhana Matahari Cincin akan terjadi di Indonesia pada Kamis, 26 Desember 2019 Dalam penjelasan animasi perjalanan Gerhana […]