Jika Masih Ngeyel, DPRD DKI Jakarta bakal Polisikan Anies Baswedan jika Lanjutkan Revitalisasi Monas!

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terancam dipolisikan jika masih nekat melanjutkan revitalisasi Monas.

Pasalnya, proyek penataan kawasan bersejarah itu masih belum mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

KLIK BERBAYAR

Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgan) yang dilanjutkan peninjauan ke lokasi proyek revitalisasi Monas bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga  Dipimpin Puan Maharani, DPR RI Resmikan Prolegnas 2020-2024

“Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK,” ucapnya, melansir dari Tribun Jakarta, Selasa (27/1/2020).

Dijelaskan Prasetyo, proyek revitalisasi Monas ini harus mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Ketentuan ini diatur dalam Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Baca Juga  Prasetyo Sayangkan Revitalisasi Monas Berubah Jadi Beton

Dalam pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Badan Pelaksana Kawasan Medan Merdeka diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

Ini berarti, Pemprov DKI harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan proyek revitalisasi kawasan bersejarah itu.

“Eksekutif khususnya Pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi Pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi,” ujarnya di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Juga  Panasnya Kongres PAN: Kursi Terbang, Kaca Pecah hingga 10 Orang Luka

Untuk itu Prasetyo meminta Pemprov DKI mematuhi rekomendasi DPRD DKI yang meminta revitalisasi Monas dihentikan mulai Rabu (29/1/2020) besok.

“Tolong revitalisasi ini sementara dihentikan mulai besok, menunggu surat dari Kemensestneg,” ujarnya.

Artikel ini Telah tayang di Grid.ID

BACA JUGA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Presiden Jokowi Perintahkan Segera Evakuasi WNI di Provinsi Hubei

Jum Jan 31 , 2020
Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, China. Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri […]